G7 kembali menempatkan Asia Timur di pusat agenda keamanan regional setelah para menteri luar negeri kelompok itu merilis pernyataan resmi pada 14 Maret di Kanada. Di tengah meningkatnya ketegangan di sekitar Selat Taiwan, mereka menyerukan deeskalasi dan penyelesaian damai isu lintas selat, sembari menolak upaya sepihak untuk mengubah status quo melalui paksaan. Pernyataan itu juga menyinggung Laut China Timur dan Laut China Selatan, termasuk kekhawatiran atas insiden di lapangan seperti manuver berisiko dan penggunaan meriam air terhadap kapal Filipina dan Vietnam. Beijing merespons dengan menyebut dokumen G7 sebagai tuduhan tidak berdasar dan menegaskan Taiwan sebagai urusan internal. Di Taipei, pemerintah Taiwan menyambut dukungan G7, terutama seruan agar Taiwan dapat berpartisipasi secara bermakna dalam organisasi internasional. Rangkaian reaksi ini memperlihatkan bagaimana bahasa diplomasi di dokumen multilateral kini beririsan langsung dengan dinamika konflik dan perhitungan strategis di Indo-Pasifik.

Isi pernyataan resmi G7 tentang deeskalasi di Selat Taiwan

Dalam pernyataan resmi yang diterbitkan usai pertemuan menteri luar negeri di Kanada pada 14 Maret, G7—Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat, bersama perwakilan Uni Eropa—menekankan perlunya penyelesaian damai persoalan lintas selat. Dokumen itu menegaskan penolakan terhadap perubahan status quo yang dipaksakan, sebuah pesan yang diarahkan pada situasi di Selat Taiwan yang terus memanas.

G7 juga mendukung “partisipasi bermakna” Taiwan di organisasi internasional, sebuah poin yang selama beberapa tahun terakhir kerap memantik respons keras dari Beijing. Di saat yang sama, para menteri menyuarakan kekhawatiran atas peningkatan kemampuan militer China dan perkembangan persenjataan nuklirnya, serta meminta Beijing terlibat dalam diskusi “pengurangan risiko strategis” dan mendorong stabilitas lewat transparansi.

Yang menonjol, pernyataan bersama ini tidak memuat rujukan eksplisit pada kebijakan “Satu Tiongkok” yang sebelumnya tercantum dalam pernyataan bersama November 2024. Absennya frasa itu menjadi sorotan karena “Satu Tiongkok” selama ini dipakai banyak negara sebagai kerangka hubungan diplomatik: mengakui klaim Beijing atas Taiwan tanpa harus menyatakan dukungan terhadap klaim tersebut. Di bagian lain, G7 menyatakan “kebijakan dasar” mereka terkait Taiwan tetap tidak berubah, tetapi sekali lagi tanpa menyebutkan “Satu Tiongkok”, memperlihatkan pengetatan pilihan kata dalam arena kerjasama internasional.

Dari diplomasi ke pencegahan risiko konflik

Pernintaan G7 agar China masuk ke jalur “pengurangan risiko strategis” menunjukkan upaya menahan spiral eskalasi tanpa mengubah posisi politik inti masing-masing pihak. Dalam praktiknya, bahasa seperti ini kerap dipakai untuk mendorong mekanisme komunikasi krisis, transparansi latihan militer, dan pengurangan salah kalkulasi—isu yang menjadi semakin relevan ketika aktivitas militer meningkat di sekitar titik-titik sensitif.

Pertanyaannya, seberapa jauh bahasa kolektif itu bisa mengubah perilaku di lapangan? Bagi banyak pemerintah, kredibilitas seruan deeskalasi diukur dari berkurangnya insiden berisiko dan terbukanya jalur komunikasi yang dapat mencegah salah paham berkembang menjadi konflik. Pada titik ini, G7 menempatkan taruhan diplomatiknya pada pesan yang tegas namun masih memberi ruang manuver.

Deklarasi keamanan maritim G7 dan sorotan pada Laut China Selatan

Selain pernyataan bersama, G7 menerbitkan deklarasi terkait keamanan maritim yang kembali menegaskan penolakan terhadap langkah sepihak di Laut China Timur dan Laut China Selatan. Wilayah ini menjadi sumber perselisihan berkepanjangan karena Beijing mengajukan klaim luas yang tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif sejumlah negara tetangga.

G7 menyebut tindakan yang mereka nilai ilegal, provokatif, koersif, dan berbahaya, termasuk reklamasi lahan, pembangunan pos militer, serta penggunaan fasilitas tersebut untuk kepentingan militer. Mereka juga menyoroti kekhawatiran terhadap manuver berbahaya dan penggunaan meriam air yang menargetkan kapal Filipina dan Vietnam, serta upaya membatasi kebebasan navigasi dan penerbangan di perairan sengketa.

Dalam konteks hukum internasional, G7 kembali menegaskan arti penting putusan Pengadilan Arbitrase 12 Juli 2016 sebagai tonggak yang mengikat para pihak. Penekanan ini penting bagi negara-negara yang mengandalkan jalur laut untuk perdagangan, data center supply chain, dan arus perangkat teknologi, karena gangguan di jalur strategis dapat berdampak pada biaya logistik dan ketahanan rantai pasok digital. Pada akhirnya, pesan kunci G7 tetap sama: stabilitas maritim dipandang sebagai prasyarat bagi kemakmuran kawasan.

Bagaimana keamanan regional memengaruhi ekonomi digital

Ketegangan di Indo-Pasifik tidak hanya soal kapal dan pesawat. Bagi perusahaan teknologi yang bergantung pada pengiriman semikonduktor, perangkat jaringan, dan komponen server, risiko gangguan rute laut bisa berimbas pada waktu pengiriman dan biaya asuransi.

Di banyak ibu kota, pembacaan atas deklarasi maritim G7 juga terkait perlindungan “institusi demokratis” dari ancaman, termasuk aktivitas yang dinilai dapat merusak keamanan. Dalam ekosistem digital, isu itu berkelindan dengan kekhawatiran soal operasi pengaruh, keamanan siber, dan ketahanan infrastruktur informasi. Dengan kata lain, keamanan regional semakin dipahami sebagai fondasi bagi ekonomi digital yang stabil.

Respons China dan Taiwan setelah G7 menyerukan deeskalasi

Respons Beijing datang melalui Kedutaan Besar China di Kanada yang mengecam deklarasi keamanan maritim G7 sebagai “tuduhan tak berdasar” dan menyatakan situasi di Laut China Timur dan Laut China Selatan secara umum stabil. Kedutaan juga menegaskan bahwa isu Taiwan merupakan urusan internal China, garis yang konsisten dalam komunikasi resmi Beijing.

Dalam perkembangan terpisah yang menunjukkan konsistensi penolakan China terhadap kritik G7, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian pada konferensi pers di Beijing (13 November) menyebut pernyataan G7 sebagai penggambaran fakta yang salah, pencemaran nama baik, dan campur tangan dalam urusan dalam negeri. Ia juga menolak tudingan terkait isu Ukraina, dengan mengatakan China tidak memasok senjata mematikan dan mengontrol ekspor barang guna ganda, sekaligus mengkritik fokus G7 pada isu nuklir China.

Dari sisi Taiwan, Kementerian Luar Negeri menyambut baik dukungan G7 dan menyatakan akan memperkuat kerja sama dengan negara-negara G7 serta mitra “bersahabat” untuk mempertahankan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Pemerintah Taiwan juga menghadapi tekanan keamanan yang nyata: Kementerian Pertahanan Taiwan melaporkan bahwa pada 12 Maret, 20 pesawat tempur China, tujuh kapal perang, dan satu kapal resmi beroperasi di sekitar pulau, dengan 11 pesawat melintasi garis median dan memasuki zona identifikasi pertahanan udara Taiwan, memicu pengerahan pesawat Taiwan untuk memantau pergerakan.

Ruang sempit diplomasi di tengah ketegangan

Kontras antara dokumen multilateral dan dinamika militer di lapangan menggambarkan ruang diplomasi yang kian sempit. G7 mendorong deeskalasi dan transparansi, sementara Beijing menolak legitimasi kritik eksternal dan Taipei berusaha memperluas dukungan internasional.

Dalam situasi seperti ini, setiap frasa dalam pernyataan resmi dapat memengaruhi persepsi risiko—mulai dari pasar hingga perhitungan pertahanan. Ketika aktivitas militer terus terjadi di sekitar Selat Taiwan, sorotan kini tertuju pada apakah komunikasi krisis dan kanal dialog dapat mencegah ketegangan berkembang menjadi insiden yang lebih sulit dikendalikan.