Bank Sentral Nigeria (CBN) mengumumkan langkah baru untuk memperketat pengaturan kripto di ekonomi terbesar Afrika itu, dalam kerangka yang dikaitkan dengan agenda Presiden Bola Tinubu untuk menata pasar mata uang digital. Pengumuman ini datang ketika adopsi cryptocurrency di Nigeria tetap tinggi, sementara regulator berupaya menutup celah kepatuhan yang selama ini memicu gesekan antara industri dan otoritas.
Di bawah rancangan terbaru, pemerintah membentuk Virtual Asset Regulatory Council (VARC) sebagai badan koordinasi strategis. Struktur ini menempatkan Bank Sentral Nigeria dan otoritas pendapatan negara (disebut NRS dalam laporan lokal) sebagai pengawas bersama untuk aset virtual non-sekuritas melalui VARA, sementara Komisi Sekuritas dan Bursa Nigeria (SEC) tetap menangani aset yang digolongkan sebagai sekuritas. Targetnya jelas: memperkuat kebijakan keuangan, menaikkan standar kepatuhan, dan pada saat yang sama memberi jalur legal yang lebih rapi bagi pelaku transaksi digital agar dapat berinteraksi dengan sistem perbankan Nigeria.
Bank Sentral Nigeria dan VARC menata ulang regulasi kripto lewat pembagian mandat
Kerangka baru ini memusatkan koordinasi melalui VARC, yang menurut laporan lokal dipimpin bersama oleh Gubernur CBN dan pimpinan eksekutif NRS. Di atas kertas, langkah ini mengubah cara negara memandang aset digital: bukan lagi sekadar isu pengawasan terpisah, melainkan tata kelola lintas-lembaga yang dirancang sejak awal.
Rancangan tersebut menekankan pemisahan yang lebih tegas antara aset virtual yang dianggap sekuritas dan yang non-sekuritas. Dalam desain ini, VARA berfokus pada kategori non-sekuritas seperti stablecoin, token pembayaran, hingga deposito yang ditokenisasi, sementara SEC mempertahankan kewenangannya atas instrumen yang diperlakukan sebagai efek. Bagi pelaku pasar, garis batas ini menentukan kewajiban pelaporan, perizinan, dan cara sebuah produk bisa dipasarkan di Nigeria.
Di ekosistem lokal, perubahan mandat itu langsung dibaca sebagai sinyal bahwa Nigeria ingin memindahkan aktivitas kripto dari area abu-abu ke jalur yang lebih dapat diaudit. Beberapa pemain menilai ini juga bisa memperluas skema layanan penyimpanan dan kustodian, isu yang belakangan banyak disorot di pasar global, termasuk lewat pembahasan tentang solusi penyimpanan aset digital yang makin menjadi prasyarat bagi institusi.
Ketegangan dengan industri setelah kebijakan modal SEC, dan dorongan dialog
Pengumuman VARC muncul tak lama setelah periode ketegangan antara regulator dan industri aset digital. SEC Nigeria sebelumnya menerapkan kenaikan tajam persyaratan modal minimum untuk perusahaan aset digital, kebijakan yang menuai kritik karena dinilai berisiko menekan inovasi domestik dan membuat startup lokal mencari yurisdiksi yang lebih ramah.
Komite Koordinasi Industri Blockchain Nigeria (BICCON) termasuk pihak yang secara terbuka menentang kebijakan tersebut. Dalam pernyataannya, BICCON menilai persyaratan modal itu “tidak proporsional” dan mendorong dialog agar perlindungan investor bisa berjalan tanpa mematikan pertumbuhan pemain lokal. Bagi pelaku rintisan, isu ini bukan sekadar angka di neraca; ia menentukan apakah sebuah produk berbasis teknologi blockchain bisa bertahan sampai menemukan pasar.
Di sisi lain, regulator menghadapi tekanan untuk memperketat standar seiring meningkatnya kompleksitas produk dan pola penyalahgunaan lintas batas. Perdebatan serupa juga terlihat di berbagai yurisdiksi lain, termasuk Inggris yang memperbarui kerangka aturan kripto oleh FCA untuk memperjelas promosi finansial dan kewajiban kepatuhan. Nigeria kini berada di titik yang menuntut keseimbangan: mendorong inovasi, tetapi menutup ruang praktik berisiko.
Bagaimanapun, pembentukan VARC memberi pemerintah alat koordinasi baru untuk meredam tarik-menarik antarotoritas. Pertanyaannya: apakah mekanisme ini akan menyederhanakan proses atau justru menambah lapisan birokrasi? Jawabannya akan terlihat dari bagaimana aturan turunan ditulis dan dijalankan.
Implikasi untuk transaksi digital, kepatuhan KYC, dan akses perbankan Nigeria
Di bawah mandat baru, platform lokal maupun luar negeri diwajibkan mendaftar dan memenuhi standar know-your-customer (KYC) serta keamanan siber yang lebih ketat. Bagi operator bursa dan penyedia layanan aset virtual, kepatuhan tidak lagi hanya soal tata kelola internal; ia menjadi tiket untuk memperoleh pengakuan formal dan hubungan yang lebih stabil dengan bank.
Dampak yang paling ditunggu pelaku industri adalah akses yang lebih konsisten ke layanan perbankan Nigeria, terutama untuk kebutuhan rekening operasional, settlement, dan kemitraan yang diatur. Dalam praktiknya, banyak bisnis aset digital selama ini menghadapi friksi ketika mencoba terhubung ke infrastruktur keuangan tradisional, sehingga biaya kepatuhan dan risiko operasional membengkak. Dengan kerangka ini, pemerintah menjanjikan jalur yang lebih jelas—asal standar dipenuhi.
Kerangka tersebut juga memasukkan gagasan sandbox aset virtual, yang memungkinkan perusahaan menguji operasi di bawah pengawasan saat aturan lisensi diberlakukan bertahap. Bagi perusahaan pembayaran atau merchant, ini relevan karena model penggunaan mata uang digital untuk transaksi ritel terus berkembang di banyak negara, termasuk contoh implementasi pembayaran kripto untuk transaksi yang menjadi rujukan industri mengenai integrasi dan kepatuhan.
Seorang analis industri, Rume Ophi—yang dikenal sebagai “Cryptopreacher” dalam komunitas—menyebut langkah ini sebagai salah satu upaya paling terstruktur yang pernah ia lihat dalam hampir satu dekade mengikuti industri Nigeria. Ia menilai pembentukan VARC mengisyaratkan klasifikasi yang lebih jelas dan regulasi yang akan terus disempurnakan seiring pasar berkembang. Bagi investor, kejelasan itu sering kali lebih penting daripada kelonggaran, karena menentukan apakah risiko bisa dihitung.
