Bank Dunia menurunkan proyeksi pertumbuhan untuk beberapa wilayah berkembang

bank dunia menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk beberapa wilayah berkembang, mencerminkan tantangan global dan regional yang mempengaruhi pemulihan ekonomi.

Bank Dunia memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada 2025 menjadi 2,3%, turun dari perkiraan 2,7% yang dirilis pada Januari. Revisi yang diumumkan dalam laporan Global Economic Prospects edisi Juni (10/6) itu terjadi di tengah meningkatnya ketidakpastian kebijakan perdagangan, terutama setelah rangkaian pengumuman tarif impor Amerika Serikat sejak awal tahun. Dampaknya meluas: Bank Dunia menyebut proyeksi diturunkan untuk hampir 70% negara, termasuk Amerika Serikat, China, dan Eropa, dengan tekanan yang terasa kuat pada wilayah berkembang yang bergantung pada arus perdagangan dan pembiayaan global.

Penilaian itu datang saat banyak pemerintah masih berupaya menormalkan kebijakan fiskal pascapandemi, sementara biaya pinjaman relatif tinggi dan ruang belanja kian sempit. Bank Dunia menilai tarif yang lebih tinggi dan ketidakpastian yang menyertainya menciptakan “hambatan ekonomi yang signifikan” bagi banyak negara, dan berpotensi menjadikan laju tahun ini sebagai yang paling lambat di luar periode resesi besar sejak 2008. Dalam kerangka analisis ekonomi-nya, lembaga tersebut juga mengingatkan bahwa dekade 2020-an berisiko menjadi periode pertumbuhan terlemah sejak 1960-an jika tren pelemahan investasi, perdagangan, dan kenaikan utang tidak dibalik.

Bank Dunia memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global di tengah ketidakpastian tarif

Dalam laporan terbarunya, Bank Dunia mengaitkan penurunan proyeksi dengan memburuknya iklim perdagangan internasional. Sejak Januari, Presiden AS Donald Trump mengumumkan sejumlah kebijakan tarif terhadap berbagai mitra dagang serta pungutan tinggi pada komoditas tertentu seperti baja, yang kemudian memperbesar ketidakpastian kebijakan di pasar.

Bank Dunia menilai, kombinasi tarif dan ketidakpastian itu menekan keputusan investasi dan mengganggu rantai pasok, terutama bagi negara yang mengandalkan ekspor manufaktur atau komoditas. Meski demikian, lembaga ini menegaskan bahwa skenario dasar mereka tidak memasukkan resesi global, sekalipun pertumbuhan diproyeksikan melambat.

Dalam laporan yang sama, Bank Dunia juga menyampaikan asumsi penting: tarif resiprokal tinggi yang diumumkan pada April tidak diberlakukan kembali. Namun, mereka memperingatkan kondisi bisa lebih buruk bila tarif akhirnya diterapkan lebih tinggi dari perkiraan dan ketidakpastian berlanjut. Pada titik ini, perdebatan soal “seberapa permanen” kebijakan tarif menjadi variabel yang membuat proyeksi semakin rentan.

bank dunia menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk beberapa wilayah berkembang, memperingatkan tantangan global yang semakin meningkat bagi negara-negara tersebut.

Wilayah berkembang paling terdampak saat investasi melambat dan utang menumpuk

Bank Dunia menempatkan beban terbesar pada negara berkembang, terutama di luar Asia, ketika perlambatan perdagangan bertemu dengan lemahnya investasi dan naiknya utang publik. Kepala ekonom Bank Dunia, Indermit Gill, menyebut kemajuan pembangunan yang dicapai selama beberapa dekade “terhenti” dalam beberapa tahun terakhir.

Laporan itu memetakan tren jangka panjang: pertumbuhan di negara berkembang turun dari sekitar 6% per tahun pada 2000-an menjadi 5% pada 2010-an, lalu di bawah 4% pada 2020-an. Dalam konteks pembangunan, perlambatan ini dinilai menghambat penciptaan pekerjaan, penurunan kemiskinan ekstrem, dan penyempitan kesenjangan pendapatan per kapita dengan negara maju.

Salah satu gambaran yang diangkat dalam laporan tersebut adalah menurunnya dinamika perdagangan global: dari rata-rata sekitar 5% pada 2000-an, turun menjadi kira-kira 4,5% pada 2010-an, dan kini di bawah 3% pada 2020-an. Ketika perdagangan tidak lagi menjadi “mesin penarik”, banyak wilayah berkembang menghadapi dilema klasik: kebutuhan belanja sosial dan infrastruktur meningkat, tetapi kapasitas fiskal justru menurun.

Di Indonesia, Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi berada di 4,7% pada 2025 dan 4,8% pada 2026, lebih rendah dibanding proyeksi Januari yang menempatkan keduanya di 5,1%. Penyesuaian tersebut mencerminkan efek rambatan dari pelemahan global, sekaligus sensitivitas ekonomi domestik terhadap perdagangan dan arus modal.

Respons yang didorong Bank Dunia: negosiasi dagang, diversifikasi mitra, dan reformasi fiskal

Di tengah ketidakpastian, Bank Dunia mendorong negara ekonomi utama untuk meredakan ketegangan perdagangan lewat perundingan. Mereka menghitung, bila perselisihan saat ini berakhir pada kesepakatan yang memangkas tarif hingga setengah dari tingkat pada akhir Mei, pertumbuhan global bisa bertambah rata-rata 0,2 poin persentase pada 2025 dan 2026.

Wakil Kepala Ekonom Bank Dunia M. Ayhan Kose menyoroti bahwa pasar berkembang pernah menikmati manfaat integrasi perdagangan, tetapi kini berada di garis depan konflik. Karena itu, rekomendasi diarahkan pada diversifikasi pasar ekspor, kemitraan perdagangan dan investasi strategis, serta penguatan ketahanan fiskal. Dalam praktiknya, ini berarti memperluas basis pajak, menata ulang prioritas belanja untuk rumah tangga paling rentan, dan memperkuat kerangka fiskal agar mampu menyerap guncangan eksternal.

Di ranah digital, ketidakpastian global juga tercermin pada cara pemerintah dan platform mengelola arus informasi ekonomi. Perdebatan soal kebijakan konten dan disinformasi makin relevan ketika pasar sensitif terhadap rumor tarif atau angka makro, seperti dibahas dalam pembaruan kebijakan Google terkait konten menyesatkan. Sementara itu, bagi pelaku usaha yang bergantung pada penjualan lintas pasar, pergeseran belanja iklan dan otomasi di mesin pencari ikut memengaruhi strategi ekspansi, sejalan dengan perkembangan Microsoft Advertising dan Bing Copilot yang kian terintegrasi dalam kampanye digital.

Bank Dunia juga menekankan bahwa dukungan multilateral akan krusial untuk negara yang paling rentan, termasuk pembiayaan konsesional dan bantuan darurat bagi kawasan konflik. Pada akhirnya, ruang kebijakan menjadi kunci: ketika hambatan dagang naik, negara yang mampu memperbaiki iklim usaha dan mencocokkan keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri akan lebih cepat kembali ke jalur pertumbuhan.