Iran kembali menjadi sorotan setelah pembahasan internasional di PBB tentang program nuklir Teheran memicu adu argumen terbuka dengan Amerika Serikat. Di saat forum peninjauan Perjanjian Nonproliferasi Nuklir (NPT) dibuka di New York pada 27 April, delegasi Washington menilai peran Iran dalam kepemimpinan konferensi merusak kredibilitas agenda nonproliferasi. Teheran merespons dengan menuduh kritik itu bermotif politik dan menuding AS justru menghambat pembentukan kawasan Timur Tengah bebas senjata nuklir. Ketegangan diplomatik itu terjadi bersamaan dengan kebuntuan negosiasi yang menyentuh isu Selat Hormuz, blokade maritim, dan tuntutan AS agar pembicaraan nuklir tidak ditunda. Di belakang layar, laporan media AS menyebut opsi militer tetap disiapkan—meski belum mendapat persetujuan politik—membuat taruhannya meluas dari politik luar negeri ke stabilitas energi dan keamanan global.
Iran merespons perdebatan NPT di PBB soal program nuklir
Pembukaan konferensi peninjauan NPT di markas PBB menjadi panggung utama memanasnya hubungan AS dan Iran. Ketegangan meningkat setelah Iran terpilih sebagai salah satu wakil presiden konferensi, langkah yang diprotes keras Washington karena dianggap mencederai tujuan perjanjian untuk mencegah proliferasi.
Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk pengendalian senjata dan nonproliferasi, Christopher Yeaw, menyebut penunjukan itu “memalukan” dan merusak kredibilitas forum, menurut kutipan yang dimuat Japan Today pada 28 April. Sejumlah negara, termasuk Australia dan Uni Emirat Arab, disebut mendukung posisi AS. Inggris, Prancis, dan Jerman—yang pernah terlibat dalam kesepakatan nuklir Iran 2015—juga menyuarakan keprihatinan.
Dari pihak Teheran, Duta Besar Iran untuk PBB di Wina Reza Najafi menolak tuduhan tersebut. Ia menilai kritik Washington tidak berdasar dan bermuatan politik, seraya menuding AS melanggar komitmen nonproliferasi dan menghambat agenda kawasan bebas senjata nuklir. Di titik ini, diplomasi berubah menjadi pertarungan narasi: siapa yang paling berhak mengklaim legitimasi di panggung aturan nuklir global.
Diplomasi Selat Hormuz dan syarat blokade jadi titik buntu negosiasi
Di luar ruang sidang, ketegangan ikut ditarik ke jalur maritim yang vital bagi arus energi dunia. Menjelang konferensi, Iran menawarkan membuka kembali Selat Hormuz dengan syarat AS menghentikan blokade maritim dan perang diakhiri. Namun, menurut laporan yang beredar di sejumlah media, proposal itu juga mengusulkan agar pembahasan internasional mengenai program nuklir ditunda ke tahap berikutnya.
Presiden AS Donald Trump menolak pendekatan tersebut. Ia menegaskan blokade akan tetap diberlakukan sampai ada kesepakatan terkait isu nuklir antara Washington dan Teheran, sehingga pembicaraan soal Hormuz dan nuklir kembali tersangkut pada urutan agenda. Bagi AS, inti masalahnya adalah transparansi dan pembatasan; bagi Iran, urutan negosiasi diperlakukan sebagai alat untuk membangun “kepercayaan” lebih dulu.
Tarik-menarik ini juga terkait langsung dengan sanksi internasional yang selama ini menjadi instrumen utama tekanan terhadap Iran. Teheran menuntut pencabutan sanksi yang mereka sebut ilegal serta kompensasi kerusakan akibat perang, sementara Washington memusatkan tekanan pada isu kepatuhan, termasuk kerja sama dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA).
Opsi tekanan militer, IAEA, dan dampak pada keamanan global
Situasi semakin rumit karena dimensi keamanan tidak berhenti di meja perundingan. Penasihat senior pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezaei—mantan komandan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC)—melontarkan peringatan keras melalui Press TV pada 1 Mei. Ia menyatakan setiap agresi baru terhadap Iran akan berujung bencana bagi AS, bahkan menyinggung kemungkinan kapal AS “ditenggelamkan” dan pasukan “ditawan” bila perang berlanjut.
Di Washington, Trump dilaporkan menghadapi tekanan politik domestik untuk mengakhiri konflik yang dinilai tidak populer dan berdampak pada harga bahan bakar serta kekhawatiran di antara sekutu. Dalam konteks itu, laporan Axios menyebut Komando Pusat AS (CENTCOM) menyiapkan rencana serangan udara terbatas namun intens sebagai opsi untuk menambah tekanan, meski hingga saat itu Trump belum memberikan persetujuan.
Di ranah teknis, status Iran sebagai anggota NPT membawa kewajiban bekerja sama dengan IAEA. Namun, menurut informasi yang ikut mewarnai perdebatan di konferensi, Teheran belum memberikan akses penuh kepada inspektur IAEA ke sejumlah fasilitas nuklir yang sebelumnya menjadi sasaran serangan. Bagi komunitas internasional, keterbatasan akses ini bukan sekadar soal prosedur, melainkan menyangkut kepercayaan pada verifikasi—fondasi yang menjaga keamanan global di tengah percepatan pengembangan teknologi nuklir dan persaingan geopolitik.
Pertanyaannya kini: apakah jalur politik luar negeri kedua negara akan memilih eskalasi atau kembali ke format perundingan yang bisa diuji lewat verifikasi yang kredibel? Jawaban itu akan menentukan apakah ketegangan berhenti di panggung PBB atau merembet ke krisis yang lebih luas.
