Arab Saudi kembali menegaskan arah kebijakan ekonominya lewat pengumuman rangkaian investasi baru di sektor energi bersih yang kini makin terhubung dengan agenda transisi energi Indonesia. Titik krusialnya terjadi awal Juli 2025, saat Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan ke Arab Saudi dan bertemu Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Mohammed bin Salman (MBS) di Jeddah. Dari pertemuan tersebut lahir sejumlah kesepakatan bisnis bernilai total US$27 miliar, termasuk nota kesepahaman US$10 miliar (sekitar Rp162 triliun) antara BPI Danantara dan perusahaan energi Saudi ACWA Power, yang diarahkan untuk mempercepat proyek energi terbarukan di Indonesia.

Langkah ini datang ketika pemerintah Indonesia sedang menata pembiayaan dan tata kelola energi, dari percepatan proyek pembangkit hijau hingga pembahasan efisiensi belanja negara. Di sisi lain, Arab Saudi mendorong diversifikasi ekonomi dan portofolio energi lintas negara, termasuk lewat teknologi hijau seperti hidrogen hijau dan desalinasi. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah pendanaan tersedia, melainkan seberapa cepat proyek bisa dieksekusi dan bagaimana dampaknya pada bauran sumber energi nasional—mulai dari energi surya dan energi angin hingga infrastruktur pendukung industri.

Danantara dan ACWA Power meneken MoU US$10 miliar untuk proyek energi terbarukan

Kesepakatan Danantara–ACWA Power diposisikan sebagai salah satu poros kerja sama energi Indonesia–Arab Saudi, dengan ruang lingkup yang mencakup pengembangan pembangkit energi terbarukan, turbin gas siklus gabungan, hidrogen hijau, serta desalinasi air. Danantara sendiri diluncurkan Presiden Prabowo pada 24 Februari 2025 sebagai badan pengelola investasi strategis untuk mengonsolidasikan investasi pemerintah dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Struktur kepemimpinan Danantara dipimpin CEO Rosan Perkasa Roeslani—yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi—didampingi CIO Pandu Patria Sjahrir dan COO Dony Oskaria. Dalam pernyataannya, Rosan menekankan kemitraan dengan pemain global yang sudah terbukti sebagai cara untuk mengakselerasi pertumbuhan yang lebih tahan guncangan, memperkuat ketahanan energi, dan menarik penanaman modal asing yang berkelanjutan.

Di tengah diskusi nasional mengenai pembiayaan energi dan penataan belanja, isu subsidi ikut menjadi latar yang kerap muncul dalam debat publik—termasuk yang dibahas dalam laporan reformasi subsidi energi di Jakarta. Bagi pelaku pasar, kepastian skema pendanaan dan tata kelola akan menjadi kunci agar MoU tidak berhenti di atas kertas.

Supreme Coordination Council jadi mekanisme pemantauan kerja sama

Pertemuan Prabowo dan MBS juga menghasilkan pembentukan Supreme Coordination Council (Dewan Koordinasi Tertinggi) Indonesia–Arab Saudi. Model ini dikenal sebagai format yang digunakan Arab Saudi dalam memantau kemitraan strategisnya dengan negara mitra besar, dan kini diadopsi untuk memastikan tindak lanjut proyek lintas sektor.

Bagi ekosistem digital dan industri energi, platform koordinasi tingkat tinggi semacam ini biasanya berdampak pada percepatan perizinan, sinkronisasi BUMN dan kementerian, hingga kepastian jadwal lelang atau penugasan proyek. Ujungnya, eksekusi di lapangan akan menentukan apakah arus investasi benar-benar mengalir ke proyek yang menambah kapasitas pembangkit dan memperkuat rantai pasok.

Target transisi energi Indonesia mendorong masuknya modal dan teknologi hijau

Indonesia menargetkan net zero emissions pada 2060, dengan sasaran bauran energi terbarukan yang disebut meningkat hingga 70–72% pada 2060. Pemerintah juga mengaitkan percepatan proyek dengan target menengah seperti bauran EBT 34% pada 2034 dan 87% pada 2060. Di atas kertas, potensinya besar: Indonesia memiliki potensi teknis energi terbarukan lebih dari 3.686 GW.

Studi Institute for Essential Services Reform (IESR) mengidentifikasi 333 GW dari 632 lokasi proyek skala utilitas yang dinilai layak secara finansial. Rinciannya mencakup PLTS ground-mounted sekitar 165,9 GW, PLTB onshore 167,0 GW, dan PLTM 0,7 GW, dengan sekitar 61% dari potensi tersebut memiliki EIRR di atas 10%.

Di titik ini, investasi asing tidak hanya dipandang sebagai tambahan modal, tetapi juga pintu masuk alih keahlian desain proyek, manajemen risiko konstruksi, dan integrasi jaringan. Itu sebabnya kemitraan yang menautkan pendanaan dengan teknologi hijau sering dianggap lebih “siap eksekusi” dibanding komitmen yang sekadar deklaratif—sebuah syarat penting untuk pembangunan berkelanjutan.

Peresmian 55 proyek EBT jadi penanda kesiapan pipeline

Menjelang kesepakatan dengan Arab Saudi, Presiden Prabowo meresmikan 55 proyek energi baru terbarukan di 15 provinsi pada 26 Juni 2025. Paket itu meliputi 8 PLTP berkapasitas total 351,9 MW dan 47 PLTS dengan total 27,8 MW, yang diproyeksikan menghasilkan lebih dari 3 TWh per tahun.

Dalam pernyataannya saat peresmian, Prabowo menekankan bahwa Indonesia memiliki sumber energi terbarukan yang besar dan tantangannya ada pada pengelolaan. Bagi investor, peresmian proyek-proyek ini berfungsi sebagai sinyal bahwa pipeline sudah terbentuk—dan yang dibutuhkan berikutnya adalah konsistensi kebijakan serta kesiapan jaringan.

Hidrogen hijau dan kerja sama ACWA dengan Pertamina memperluas fokus sektor energi

Salah satu fokus paling strategis dari kerja sama ini adalah hidrogen hijau, karena posisinya yang bisa menghubungkan listrik bersih dengan kebutuhan industri berat dan pupuk. Kolaborasi terkait hidrogen hijau antara Pupuk Indonesia, PLN, dan ACWA Power telah berjalan sejak 2023. PLN juga melaporkan produksi 203 ton hidrogen hijau per tahun dari 22 instalasi hidrogen yang didukung renewable energy certificate dan sumber panas bumi.

Di Jawa Timur, proyek pembangunan pabrik hidrogen hijau pada 2025–2026 diproyeksikan memproduksi 15 ribu ton per tahun. Sementara itu, ACWA Power disebut memiliki pengalaman mengembangkan fasilitas hidrogen hijau berskala besar dengan dukungan 600 MW tenaga energi surya dan energi angin, dengan target produksi 150.000 ton amonia hijau per tahun dan kebutuhan investasi lebih dari US$1 miliar, dijadwalkan mulai beroperasi pada 2026.

Di luar Danantara, ACWA Power juga menandatangani perjanjian terpisah dengan PT Pertamina dengan nilai yang disebut setara US$10 miliar. Fokusnya meliputi pengembangan proyek energi bersih, gas-ke-listrik, pemanfaatan teknologi hidrogen hijau, serta penguatan lini operasi dan pemeliharaan (O&M). Rangkaian ini memperlihatkan bahwa investasi Arab Saudi tidak bergerak pada satu pintu saja, melainkan menyasar rantai nilai yang lebih lebar—dari pembangkitan hingga kebutuhan industri—yang pada akhirnya akan menguji kesiapan regulasi, infrastruktur, dan pasar offtaker di Indonesia.