Indonesia kembali mencatat peningkatan kinerja perdagangan batu bara pada kuartal pertama, di tengah pasar yang makin berubah cepat dan tekanan harga di pasar internasional. Angka ekspor yang menguat pada awal tahun ini muncul ketika sejumlah indikator lain justru memberi sinyal pendinginan: laporan terbaru think-tank Ember menilai rekor produksi beberapa tahun terakhir tidak lagi selaras dengan arah permintaan global, terutama dari dua pembeli utama, Tiongkok dan India. Di dalam negeri, sektor energi masih bergantung pada pasokan untuk pembangkit, namun ruang fiskal dari komoditas ini disebut makin menyempit seiring turunnya laba dan penerimaan negara. Pertanyaannya kemudian bergeser: apakah lonjakan ekspor awal tahun menjadi penanda pemulihan, atau hanya “tarikan napas” sebelum tren perlambatan yang lebih struktural terasa di pusat-pusat pertambangan?
Ekspor batu bara Indonesia menguat pada kuartal pertama di tengah tekanan harga global
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sepanjang Januari–Maret 2025 nilai ekspor batu bara Indonesia turun 17,83% secara tahunan menjadi US$ 6,22 miliar. Pada periode yang sama, volume ekspor tercatat 91,97 juta ton, turun 4,23% (yoy).
Namun, di balik penurunan tahunan tersebut, dinamika bulanan dan pergerakan pengapalan di awal tahun menggambarkan adanya peningkatan aktivitas ekspor dibanding beberapa bulan sebelumnya, sejalan dengan strategi penjual untuk menyesuaikan jadwal kontrak dan memanfaatkan jendela permintaan jangka pendek di Asia. Pola seperti ini lazim di komoditas energi, ketika pembeli mengejar stok musiman dan penjual mengejar kepastian arus kas.
Di pasar global, situasinya tidak lagi sama seperti saat krisis energi 2022 yang sempat mendorong harga di atas US$ 400 per ton. Momentum itu dinilai telah memudar, membuat kenaikan ekspor pada awal tahun lebih sering dibaca sebagai respons taktis, bukan perubahan fundamental.
Pergeseran permintaan dari Tiongkok dan India membentuk ulang peta pasar internasional
Laporan Ember menyoroti bahwa ekspor ke Tiongkok dan India—dua negara yang bersama-sama menyumbang sekitar 60% perdagangan batu bara Indonesia—mulai melemah ketika keduanya mempercepat pembangunan pembangkit energi terbarukan dan memperkuat pasokan domestik. Dampaknya, Ember memperkirakan permintaan batu bara Indonesia berpotensi turun sekitar 10% pada 2025 dibanding tahun sebelumnya.
Bagi pelaku usaha, perubahan ini terasa langsung di meja negosiasi. Kontrak jangka pendek menjadi lebih dominan, sementara pembeli meminta fleksibilitas kualitas dan jadwal pengiriman. Untuk Indonesia, yang selama ini mengandalkan volume besar, tekanan tersebut membuat isu daya saing logistik dan biaya produksi kembali menjadi sorotan.
Rekor produksi dan surplus pasokan: laba perusahaan turun, penerimaan negara ikut tergerus
Ember mencatat produksi batu bara Indonesia mencapai 836 juta ton pada 2024. Di saat yang sama, kondisi pasokan berlebih di pasar global disebut terus menekan harga, mengurangi margin perusahaan, dan mengikis penerimaan negara.
Pada paruh pertama 2025, Ember menghitung produksi turun 33 juta ton, dipengaruhi melemahnya pasar ekspor serta permintaan domestik. Dengan harga yang tidak lagi setinggi periode puncak, perusahaan menghadapi kombinasi yang tidak nyaman: pendapatan melemah saat biaya operasional cenderung naik.
Di sisi fiskal, Ember menyoroti bahwa penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari batu bara turun 18,6% pada 2024. Laba bersih perusahaan batu bara pada 2024 juga disebut sudah jatuh di bawah level 2021, atau merosot 67% dibanding puncak 2022. Bagi daerah penghasil, ini bukan sekadar angka: ketika kas publik mengecil, proyek diversifikasi ekonomi lokal kerap ikut tertunda.
Dari Kalimantan ke kas daerah: tekanan industri terlihat di lapangan
Di banyak wilayah tambang, perputaran uang yang dulu mengikuti siklus harga kini lebih sulit diprediksi. Ketika harga tinggi, angkutan jalan, jasa pelabuhan, hingga kontraktor alat berat biasanya ikut bergairah. Saat harga melemah, rantai ini menyusut, dan dampaknya menjalar ke sektor ritel serta jasa.
Dalam pernyataannya yang dikutip Ember, Wakil Kepala Unit Riset Transisi Energi Internasional Wuppertal Institut, Timon Wehnert, mengingatkan wilayah penghasil perlu bersiap menghadapi penurunan pendapatan batu bara. Ia menekankan, ketika anggaran publik menurun, upaya diversifikasi justru bisa makin sulit—sebuah paradoks yang kerap berulang di daerah berbasis komoditas.
Emisi metana pertambangan dan dorongan reformasi: dari ekspansi ke pengelolaan produksi
Di luar soal perdagangan, Ember menilai dampak lingkungan dari ekspansi batu bara semakin signifikan. Laporan itu memperkirakan emisi metana dari penambangan batu bara (coal mine methane/CMM) Indonesia pada 2024 mencapai 722 kiloton metana—lebih dari empat kali lipat angka resmi pemerintah—yang dikaitkan dengan penggunaan faktor emisi yang dinilai tidak tepat serta belum diperhitungkannya emisi dari tambang bawah tanah.
Ember juga memproyeksikan emisi CMM dapat meningkat 25% pada 2030, bahkan dalam skenario produksi yang menurun. Salah satu pendorongnya adalah ekspansi tambang bawah tanah di Kalimantan Selatan yang diperkirakan dapat mencapai produksi 20 juta ton per tahun. Tambang tersebut diproyeksikan menyumbang sekitar 332 kt CH4 pada 2030, di luar risiko kebocoran metana dari tambang terbengkalai (abandoned mine methane/AMM) setelah penutupan.
Rekomendasi kebijakan yang diajukan Ember bergerak dari “menambah izin” menjadi “mengelola penurunan”. Mereka mendorong moratorium izin baru dan pembatasan produksi jangka panjang yang lebih ketat dalam persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya tahunan (RKAB). Analis Senior Iklim dan Energi Indonesia di Ember, Dody Setiawan, juga menekankan perlunya pelaporan emisi di tingkat fasilitas untuk semua pemegang izin serta pengembangan faktor emisi spesifik Indonesia. Ia mengaitkannya dengan terbitnya dokumen Second Nationally Determined Contribution (SNDC) Indonesia yang mencakup komitmen mitigasi metana tambang batu bara sebagai pijakan implementasi kebijakan berikutnya.
