Indonesia kembali menghadapi peningkatan kasus demam berdarah di sejumlah provinsi, setelah tren di awal 2025 menunjukkan lonjakan yang lebih tajam dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Data Kementerian Kesehatan RI mencatat, sejak 1 Januari hingga 3 Februari 2025 terdapat 6.050 kasus dengan 28 kematian yang tersebar di 235 kabupaten/kota pada 23 provinsi. Sejumlah wilayah berpenduduk padat seperti DKI Jakarta, serta kantong-kantong besar di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur ikut masuk dalam sorotan karena angka pelaporan yang meningkat dan risiko penularan yang cepat. Di balik grafik itu, pemerintah menekankan bahwa persoalan bukan hanya soal musim, tetapi juga perubahan pola penyebaran yang makin panjang sepanjang tahun, di tengah tantangan kesehatan publik: kesadaran warga, kepadatan permukiman, hingga efektivitas pengendalian nyamuk.
Peningkatan kasus demam berdarah di beberapa provinsi menekan layanan kesehatan
Kementerian Kesehatan menilai kenaikan pada awal 2025 sebagai sinyal kewaspadaan dini, mengingat beban DBD pada tahun sebelumnya juga tinggi. Sepanjang 2024, Indonesia dilaporkan mencatat 244.409 kasus dengan 1.430 kematian, angka yang menegaskan bahwa penyakit ini masih menjadi salah satu ancaman utama saat periode hujan dan pancaroba.
Dalam sebuah talkshow bertajuk “Langkah Bersama Cegah DBD” di Central Park Mall, Jakarta Barat, 15 Februari 2025, Direktur Penyakit Menular Kemenkes RI Ina Agustina Isturini menyebut wilayah dengan lonjakan tertinggi mencakup Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Ia menekankan pola pergerakan kasus antarkawasan yang cepat, terutama di area dengan mobilitas harian tinggi, sehingga pelacakan dan respons lapangan perlu dipercepat.
Gambaran lapangan tampak dari catatan Kemenkes bahwa hingga 23 Januari 2025, DKI Jakarta berada di urutan keenam kasus tertinggi nasional dengan 257 kasus, berada di bawah NTT, Jawa Timur, Bali, Lampung, dan Jawa Barat. Di tingkat fasilitas pelayanan, kenaikan pasien demam akut sering berujung pada kepadatan ruang observasi, karena penentuan fase kritis DBD membutuhkan pemantauan ketat. Pada titik ini, kecepatan diagnosis menjadi pembeda antara kasus ringan dan komplikasi berat.
Perubahan iklim dan perilaku warga mempercepat penyebaran DBD
Kemenkes mengaitkan lonjakan dengan dinamika lingkungan yang membuat nyamuk vektor lebih aktif. Ina Agustina Isturini menjelaskan bahwa kenaikan suhu dapat meningkatkan frekuensi gigitan: pada sekitar 18°C nyamuk mengisap darah setiap 5,5 hari, sementara pada 33°C dapat menjadi setiap 2 hari. Peningkatan intensitas kontak manusia-nyamuk inilah yang memperbesar peluang penyebaran virus dengue di permukiman.
Di lapangan, petugas kesehatan kerap menemukan sumber perindukan sederhana yang luput dari perhatian: genangan pada wadah di halaman, talang air tersumbat, hingga barang bekas yang menampung air hujan. Situasi menjadi lebih kompleks di kawasan urban padat, ketika satu rumah yang abai dapat memicu rangkaian kasus di satu RT dalam hitungan minggu. Mengapa penyebaran bisa secepat itu? Karena jentik dapat berkembang di banyak titik kecil yang tidak selalu terlihat dari inspeksi kasat mata.
Masalah lain yang disorot Kemenkes adalah keterlambatan warga mengenali fase kritis DBD. Ina mengingatkan bahwa demam yang tampak “turun” pada hari ke-4 atau ke-5 bisa menjadi periode berbahaya, saat risiko syok dengue meningkat bila tidak dipantau. Dalam banyak kejadian, keluarga baru mencari pertolongan saat muncul tanda perdarahan atau kondisi lemas berat, sehingga penanganan menjadi lebih sulit dan durasi perawatan lebih panjang. Pada akhirnya, keterlambatan respons rumah tangga ikut menambah tekanan pada sistem layanan kesehatan.
Vaksinasi, pengendalian nyamuk, dan respons digital jadi perhatian pemerintah daerah
Di tengah tren yang naik, pemerintah terus mendorong strategi pencegahan berbasis lingkungan melalui Gerakan 3M Plus—menguras, menutup, mendaur ulang, ditambah langkah seperti fogging terarah dan larvasidasi—karena pemberantasan sarang nyamuk dinilai lebih menentukan dibanding tindakan sesaat. Kemenkes menekankan fogging membunuh nyamuk dewasa, namun pemutusan siklus tetap bergantung pada penghilangan tempat berkembang biak. Di sejumlah kota besar, kegiatan PSN rutin biasanya meningkat saat laporan DBD melonjak, tetapi konsistensi sepanjang tahun menjadi tantangan.
Pada saat yang sama, wacana vaksinasi dengue terus menjadi bagian dari diskusi kebijakan yang lebih luas, terutama untuk kelompok berisiko dan wilayah dengan insiden tinggi. Bagi pemerintah daerah, keputusan program imunisasi memerlukan sinkronisasi dengan pedoman nasional, kesiapan fasilitas, serta sistem pelaporan efek samping dan capaian. Di banyak provinsi, fokus jangka pendek masih bertumpu pada surveilans dan intervensi lingkungan, sembari mematangkan kesiapan bila strategi vaksinasi diperluas.
Upaya lain yang kian menonjol adalah pemanfaatan kanal digital untuk mempercepat respons. Sejumlah dinas kesehatan daerah mengandalkan pembaruan data cepat dari puskesmas dan rumah sakit untuk memetakan klaster, sehingga kegiatan fogging dan edukasi bisa diarahkan ke titik paling rawan. Dalam praktiknya, pelaporan yang rapi membantu petugas lapangan membedakan lonjakan musiman dan pola penularan yang berulang dari tahun ke tahun. Ketika data, perilaku warga, dan pengendalian nyamuk bergerak searah, penurunan kasus menjadi lebih realistis untuk dicapai.
