Roy DKR: Pelayanan Kesehatan di Depok Belum Adil, Masih Banyak Pungutan

Roy Pangharapan bertekad akan memperjuangkan penjaminan kesehatan yang adil bagi seluruh warga Kota Depok

Roy DKR: Pelayanan Kesehatan di Depok Belum Adil, Masih Banyak Pungutan
Ilustrasi

MONDE--Universal Health Coverage (UHC) atau sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan belum sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat Depok.

Lantaran itu Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok, Roy Pangharapan, bertekad akan memperjuangkan penjaminan kesehatan yang adil bagi seluruh warga Kota Depok

"Selama ini kami berjuang sendiri. Masih banyak warga Depok yang tidak bisa berobat karena tidak punya biaya. InsyaAllah di DPRD nanti saya akan mengajak semua anggota legislatif untuk memastikan seluruh rakyat bisa berobat gratis," kata Roy Pangharapan dalam keterangan tertulisnya, Minggu (4/2/2024).

Calon legislatif (caleg) dari Partai NasDem daerah pemilihan Beji-Cinere-Limo ini mengaku miris apabila wakil-wakil rakyat di DPRD Depok membiarkan rakyatnya tidak bisa berobat. Hingga kini masih banyak ditemui warga yang kesulitan mendapatkan akses pelayanan kesehatan gratis. Puskesmas pun masih memungut biaya, dan pemeriksaan di laborarorium juga dibebani pasien.

"Nanti kami akan membuka pusat pengaduan di kantor DPRD untuk masyarakat yang kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan. Tidak boleh ada rakyat yang tidak makan di Depok. Tidak boleh ada yang terlantar di Depok," tegasnya.

Roy juga memastikan nantinya semua puskesmas dan rumah sakit di Depok tidak lagi memungut biaya dari pasien.

"Semua biaya kesehatan harus dibiayai penuh oleh Pemerintah Kota Depok. Jangan seperti sekarang, hanya keluarga pejabat pemkot, camat, lurah saja yang bisa berobat gratis. Rakyatnya dibiarin," ujarnya.

"UHC tidak bisa berjalan karena Dinas Sosial (Dinsos) Kota Depok tidak mendata warga secara langsung, hanya menerima masukan dari RT, Lurah, Camat yang memprioritaskan keluarganya, mengambil jatah rakyat yang berhak dibiayai," katanya lagi.

Roy memastikan nantinya UHC harus sampai di tingkat puskesmas, dan berlaku di seluruh puskesmas di Kota Depok.

"Jangan seperti sekarang program BPJS UHC tidak berlaku di puskesmas, akibatnya masyarakat miskin yang belum mempunyai Kartu Indonesia Sehat (KIS) PBI jatahnya diambil orang lain, tidak bisa berobat," ungkap Roy Pangharapan.

Ia juga menyebutkan bahwa biaya Rp10.000 atau bahkan lebih untuk pendaftaran di puskesmas bisa menjadi kendala masyarakat tidak bisa berobat. "Bahkan untuk kasus tertentu bisa lebih dari Rp600.000 kalau melahirkan di puskesmas. Kalau cek laboratorium bisa lebih," demikian Roy.*