Indonesia kembali memantau pergerakan harga bahan pangan setelah perayaan Lebaran, di tengah sinyal tekanan yang belum sepenuhnya mereda pada awal periode pascalibur. Sejumlah pedagang di pasar tradisional melaporkan dinamika pasokan yang belum stabil akibat arus balik, sementara data harga menunjukkan kenaikan serentak pada komoditas kunci yang langsung memukul belanja rumah tangga. Situasi ini menjadi penting karena momentum Lebaran biasanya diikuti penyesuaian konsumsi, namun tahun ini koreksinya tidak langsung terlihat pada beberapa bahan pokok. Di sisi lain, pemerintah menegaskan penguatan koordinasi lintas lembaga untuk menjaga ketersediaan pangan dan memperketat pengawasan harga, terutama pada fase yang dinilai rawan lonjakan ketika aktivitas distribusi belum normal sepenuhnya.

Di tingkat pedagang, kewaspadaan meningkat karena pengalaman berulang tiap tahun: beberapa hari setelah Idulfitri, kios dan lapak kembali buka bertahap, truk pengangkut datang tidak serentak, dan harga di hilir cepat bereaksi. Pertanyaannya, seberapa besar gangguan logistik dan peran rantai distribusi dalam membentuk harga, serta bagaimana dampaknya terhadap inflasi pangan pada minggu-minggu pertama pasca-Lebaran?

IKAPPI menilai H+3 hingga H+7 pasca Lebaran rawan lonjakan harga bahan pangan

Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) memproyeksikan kenaikan harga bahan pangan pada rentang H+3 sampai H+7 setelah Lebaran. Sekretaris Jenderal DPP IKAPPI, Reynaldi Sarijowan, menyampaikan peringatan itu kepada Liputan6.com pada Selasa, 24 Maret 2026, dengan menekankan perlunya antisipasi pada fase pasca-Idulfitri yang kerap diwarnai ketidakteraturan pasokan.

Menurut IKAPPI, salah satu pemicunya adalah arus balik pedagang setelah mudik yang bisa menunda operasional di pasar dan mengganggu ritme pasokan. Ketika pengiriman tersendat, stok menipis lebih cepat daripada penyesuaian permintaan, sehingga harga eceran bergerak naik di tingkat konsumen. Pada situasi seperti ini, pedagang menilai kepastian barang datang tepat waktu menjadi faktor kunci agar harga tidak “terkunci” tinggi selama beberapa hari.

IKAPPI juga menyampaikan apresiasi atas inisiatif pemerintah, termasuk pembagian parcel Presiden yang berisi bahan pangan dan hasil bumi lokal. Organisasi pedagang itu menilai langkah tersebut sebagai sinyal dukungan pada produksi dalam negeri, yang bagi pelaku pasar dapat memperkuat keyakinan bahwa suplai lokal tetap menjadi penyangga utama saat distribusi sempat tersendat. Dari sini, fokus bergeser ke tantangan berikutnya: data harga yang menunjukkan tekanan belum hilang bahkan setelah libur usai.

Data Bank Indonesia menunjukkan tekanan harga pangan masih berlanjut setelah perayaan Lebaran

Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) milik Bank Indonesia mencatat tekanan harga masih terlihat pada Senin, 23 Maret 2026, dengan kenaikan menonjol pada bumbu, cabai, beras, dan protein hewani. Pergerakan ini mengindikasikan biaya belanja rumah tangga belum segera turun pada awal periode pasca-libur, saat permintaan masih relatif tinggi dan distribusi belum sepenuhnya pulih.

Dalam data tersebut, bawang merah tercatat naik 54,58% menjadi Rp68.400/kg, sementara bawang putih naik 44,21% menjadi Rp57.900/kg. Pada komoditas cabai, cabai merah besar melonjak 74,1% menjadi Rp91.750/kg dan cabai merah keriting naik 57,94% menjadi Rp83.000/kg. Cabai rawit merah juga tercatat naik 46,12% menjadi Rp131.000/kg, memperbesar tekanan pada belanja harian, terutama bagi rumah tangga yang konsumsi bumbunya tinggi.

Kelompok beras turut bergerak naik di beberapa kualitas: beras kualitas bawah I menjadi Rp17.550/kg dan kualitas bawah II menjadi Rp14.500/kg. Beras medium I tercatat Rp19.200/kg, medium II Rp18.900/kg, super I Rp20.750/kg, dan super II Rp20.300/kg. Sementara itu, di protein hewani, daging ayam ras segar naik 17,7% menjadi Rp50.200/kg dan daging sapi kualitas I tercatat Rp168.650/kg.

Tekanan yang menyebar lintas komoditas ini penting untuk membaca arah inflasi pangan, karena kenaikan serentak biasanya lebih cepat terasa ketimbang lonjakan tunggal pada satu barang. Di tengah kondisi tersebut, perhatian publik juga tertuju pada faktor biaya lain yang bisa merembet ke distribusi, termasuk energi, yang sebelumnya ramai dibahas di konteks global. Di ranah ekonomi internasional, isu ketahanan rantai pasok juga mengemuka, seperti dibahas dalam ulasan laporan tentang fragmentasi ekonomi global yang menyoroti risiko pecahnya jejaring perdagangan dan implikasinya bagi biaya logistik. Dampaknya di level domestik sering kali tak langsung, tetapi bisa memperkuat tekanan ketika pasokan sedang ketat.

Sesudah memahami gambaran data, pertanyaan berikutnya adalah apa yang bisa dilakukan di sisi tata kelola dan distribusi agar koreksi harga pascalebaran tidak tertahan lebih lama.

Pengawasan harga dan rantai pasok jadi fokus saat pasar kembali normal

IKAPPI sebelumnya menyoroti praktik perantara yang dinilai berpotensi memengaruhi pembentukan harga di hilir. Reynaldi Sarijowan mengatakan kepada Liputan6.com pada 18 Februari 2026 bahwa mekanisme harga di pasar bisa lebih terjangkau ketika pasokan melimpah, namun dapat terdorong naik jika stok menipis atau permintaan melonjak, terlebih ketika ada “pemain tengah” yang mengatur arus barang.

Di lapangan, gambaran ini tampak dari beberapa komoditas yang sudah naik menjelang Idulfitri. IKAPPI mencatat cabai rawit merah sempat di kisaran Rp105.000/kg, cabai merah besar Rp69.000/kg, bawang merah Rp56.000/kg, dan bawang putih Rp45.000/kg. Telur tercatat sekitar Rp32.000/kg, ayam sekitar Rp50.000, serta minyak goreng curah menyentuh Rp21.000/kg. Untuk Minyakita, IKAPPI menyoroti pergerakan harga yang mendekati HET Rp15.700/liter, namun di sejumlah wilayah—terutama di Pulau Jawa—masih terpantau relatif tinggi.

Dari sudut pemerintah, tantangannya adalah memastikan distribusi kembali lancar ketika ritme kerja pasca-libur belum seragam. Koordinasi yang disebut IKAPPI melibatkan Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Badan Pusat Statistik untuk panel harga, serta Kementerian Perdagangan untuk sisi hilir. Kunci jangka pendeknya tetap sama: menjamin ketersediaan pangan di titik jual dan memperketat pengawasan harga agar lonjakan akibat keterlambatan pasokan tidak berlarut.

Diskusi stabilitas pasokan juga tidak bisa dilepaskan dari konteks kebijakan yang lebih luas di era ekonomi digital, ketika informasi harga bergerak cepat dan sentimen publik mudah terbentuk. Di sisi lain, perhatian pada isu eksternal—dari energi hingga kebijakan kawasan—ikut membentuk ekspektasi pasar, seperti terlihat pada pembahasan langkah Komisi Eropa terkait pengurangan energi Rusia yang memberi ilustrasi bagaimana keputusan geopolitik dapat memengaruhi biaya dan rantai pasok secara global.

Dengan fase H+3 hingga H+7 yang dinilai rawan, fokus pemerintah dan pelaku pasar kini tertuju pada pemulihan ritme distribusi agar penyesuaian konsumsi pasca-Lebaran diikuti penurunan harga yang lebih cepat, bukan sebaliknya.