Pemerintah Indonesia kembali menegaskan arah kebijakan makro untuk menjaga pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026, seiring pembahasan target dalam RAPBN. Dalam berbagai forum di Jakarta pada paruh kedua 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keyakinan bahwa ekonomi nasional mampu mencapai pertumbuhan 5,4%, lebih tinggi dibanding asumsi pertumbuhan dalam APBN 2025 yang berada di 5,2%. Fokus pemerintah dipaparkan pada perbaikan iklim usaha, penyediaan insentif fiskal untuk mendorong investasi, serta penguatan kinerja ekspor lewat perluasan akses pasar. Di saat perekonomian global masih dibayangi fragmentasi rantai pasok dan kebijakan suku bunga negara maju, Jakarta menempatkan strategi hilirisasi, ekonomi digital, dan diversifikasi mitra dagang sebagai tumpuan agar pendapatan domestik bruto tetap tumbuh. Pertanyaannya kini, seberapa cepat kebijakan itu diterjemahkan menjadi proyek nyata, lapangan kerja, dan stabilitas harga yang dirasakan rumah tangga?
Target pertumbuhan ekonomi 5,4% untuk 2026 dan strategi fiskal pemerintah
Dalam pernyataannya yang dikutip pada Selasa, 19 Agustus 2025, Sri Mulyani menekankan bahwa pencapaian target 5,4% sangat bergantung pada dorongan terhadap investasi melalui iklim usaha yang lebih kondusif dan insentif fiskal. Pemerintah, menurutnya, akan bekerja bersama lembaga yang mengurusi penanaman modal untuk memastikan kebutuhan investor—mulai dari kepastian regulasi hingga fasilitasi proyek—bisa dipenuhi secara konsisten.
Di tingkat lapangan, dorongan ini biasanya terlihat pada pola pengambilan keputusan korporasi. Di kawasan industri yang berkembang di luar Jawa, misalnya, penyerapan tenaga kerja manufaktur kerap mengikuti kepastian suplai energi, ketersediaan logistik, dan kemudahan perizinan. Ukurannya bukan sekadar nilai komitmen, melainkan seberapa cepat investasi berubah menjadi aktivitas produksi yang menekan pengangguran dan memperkuat konsumsi domestik—dua faktor yang sering menjadi penopang PDB saat ekspor berfluktuasi.
Indikator makro: inflasi dan belanja pembangunan sebagai penyangga
Target pertumbuhan lazimnya tidak berdiri sendiri. Pemerintah juga harus menjaga inflasi agar tetap terkendali, karena lonjakan harga bisa menggerus daya beli dan menekan konsumsi. Dinamika global ikut memberi tekanan, termasuk perubahan arah kebijakan bank sentral besar dan naik-turunnya harga komoditas.
Di saat yang sama, pembangunan infrastruktur dan layanan publik tetap menjadi instrumen untuk memperbaiki produktivitas jangka menengah. Di banyak daerah, proyek jalan akses, pelabuhan, atau konektivitas digital tidak hanya memotong biaya logistik, tetapi juga menentukan apakah investasi baru benar-benar datang. Pada titik ini, kebijakan fiskal yang “tepat sasaran” menjadi kunci: cukup ekspansif untuk menggerakkan ekonomi, tetapi tetap kredibel menjaga risiko pembiayaan.
Ekspor, IEU CEPA, dan diversifikasi pasar untuk mengangkat PDB
Sri Mulyani juga menautkan optimisme 2026 pada prospek ekspor, terutama setelah adanya kabar rampungnya kesepakatan dagang Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Dengan akses pasar yang lebih luas, produk Indonesia berpeluang masuk ke lebih banyak tujuan ekspor, sekaligus mengurangi ketergantungan pada pasar tertentu ketika terjadi perlambatan di kawasan lain.
Dalam konteks ekonomi digital dan keterbukaan pasar, perubahan permintaan global sering berdampak cepat pada rantai pasok, jasa logistik, hingga pembayaran lintas negara. Itulah mengapa pelaku usaha, termasuk eksportir skala menengah, memantau perkembangan global seperti proyeksi lembaga internasional dan isu fragmentasi ekonomi. Sejumlah pembahasan tentang tekanan global dan prospek pertumbuhan juga ramai diikuti publik, antara lain lewat laporan seperti analisis IMF soal fragmentasi ekonomi global yang menyoroti risiko pemecahan pasar.
Kasus komoditas dan volatilitas: batu bara masih jadi faktor, tapi bukan satu-satunya
Ekspor komoditas tetap berpengaruh terhadap penerimaan dan aktivitas industri, termasuk batu bara. Namun volatilitas harga komoditas membuat pemerintah dan pelaku usaha didorong memperkuat sektor bernilai tambah agar kontribusi pada PDB tidak terlalu bergantung pada siklus harga global. Diskusi publik mengenai kinerja ekspor komoditas, termasuk batu bara, juga kerap muncul di media, misalnya dalam pembaruan terkait ekspor batu bara Indonesia.
Pada akhirnya, diversifikasi pasar dan produk menjadi “asuransi” ketika gejolak global membesar. Arah kebijakan yang menekankan perluasan tujuan ekspor dan penguatan industri pengolahan berupaya mengubah cerita lama: dari pengekspor bahan mentah menjadi penjual produk yang punya daya tawar lebih tinggi.
Ekonomi digital dan hilirisasi tanah jarang dalam agenda pertumbuhan 2026
Selain perdagangan, Sri Mulyani menyebut prospek menguatnya ekonomi digital sebagai salah satu sumber pertumbuhan. Di praktiknya, sektor ini bukan hanya soal aplikasi dan layanan daring, melainkan juga ekosistem pembayaran, keamanan transaksi, serta efisiensi distribusi yang memangkas biaya usaha. Ketika UMKM berpindah ke kanal digital, mereka biasanya lebih cepat menjangkau pasar lintas kota, bahkan lintas negara, dan ini dapat menambah skala produksi.
Pemerintah juga menyoroti potensi rare earth atau tanah jarang yang melimpah di Indonesia untuk dikelola lebih lanjut agar menciptakan nilai tambah. Hilirisasi di sini menyasar rantai industri yang lebih panjang—dari penambangan hingga pemrosesan—yang dampaknya bukan hanya pada ekspor, tetapi juga penciptaan pekerjaan dan penguatan basis industri domestik. Sri Mulyani menyatakan harapan agar ekspor dan hilirisasi memberi kontribusi signifikan sehingga pendapatan domestik bruto dapat mencapai laju 5,4%.
Jika strategi investasi, ekspor, ekonomi digital, dan hilirisasi berjalan selaras, taruhannya jelas: menjaga momentum pertumbuhan sambil menahan tekanan inflasi dan menurunkan pengangguran. Ujian berikutnya ada pada eksekusi—seberapa cepat kebijakan fiskal dan perbaikan iklim usaha diterjemahkan menjadi proyek produktif yang terlihat di lapangan.
