Chandra Tak Mau Masuk Neraka Gegara Masalah Pendidikan di Depok
Chandra Ramansyah melihat masalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) selalu terjadi setiap tahun.
MONDE - Wakil Walikota Depok terpilih periode 2025-2030, Chandra Rahmansyah menyadari jabatan adalah amanah. Ia bersikukuh akan tegak lurus dalam menjalankan kepercayaan yang diamanahkannya.
"Tanggung jawab saya sangat berat. Bukan hanya kepada masyarakat Kota Depok tapi juga Allah karena di akhirat nanti saya harus mempertanggung jawabkannya," kata Chandra kepada monitor depok.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini berjanji akan menjalankan amanah sebagai Wakil Wali Kota Depok sesuai apa yang diucapkannya selama kampanye Pilkada 2024 lalu.
Di antaranya antaranya soal pendidikan. Chandra melihat masalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) selalu terjadi setiap tahun. Banyak masyarakat yang ekonominya pas-pasan (miskin) tak bisa masuk sekolah negeri.
"Ini PR (pekerjaan rumah) yang berat. Saya tak ingin keluarga saya di akhirat nanti masuk neraka gegara ketidakadilan pendidikan terjadi di Kota Depok," ujarnya.
Chandra Rahmansyah berjanji akan mundur dari jabatan Wakil Wali Kota Depok jika persoalan jual beli bangku dalam proses PPDB masih berjalan di masa kepemimpinannya.
"Silahkan dicatat! saya akan mundur dari jabatan Wakil Wali Kota Depok jika tidak bisa membereskan masalah jual beli bangku, karena ini sangat merugikan banyak pihak dalam dunia pendidikan," ungkap Chandra mengulang pidatonya saat kampanye.
Chandra mengaku punya catatan oknum-oknum yang bermain dalam proses penerimaan siswa baru, baik yang ingin masuk SMP Negeri maupun SMA Negeri.
"Bahkan ada yang ingin masuk Sekolah Dasar (SD) Negeri pun diminta uang. Ini tidak bisa dibiarkan. Saya akan fokus untuk menuntaskannya," tegas Chandra.
Pria berusia 44 tahun jebolan Universitas Indonesia ini, semasa kuliah aktif dalam organisasi kemahasiswaan dan memperjuangkan isu pendidikan bagi kalangan yang terkendala akses untuk memperoleh haknya sebagai warga negara.
"Saya tak akan tebang pilih para oknum yang 'bermain' setiap PPDB, termasuk jika oknum tersebut berasal dari partai saya sendiri," tegas Chandra.
Untuk itu Chandra akan meminta bantuan pihak-pihak terkait, bahkan KPK dan Kejaksaan turun ke lapangan untuk membantu mengawasi pelaksanaan PPDB di Kota Depok.
"Saya banyak mendapat keluhan dari masyarakat soal jual beli bangku PPDB. Nilai nominalnya variasi, ada yang Rp 15 juta hingga Rp 50 juta, tergantung kualitas sekolahnya. Permainan kotor ini yang membuat siswa dari kalangan tidak mampu, tidak bisa sekolah di negeri karena tidak sanggup membayar. Kemudian puncak gunung es nya, ijasah mereka tertahan," ungkap Chandra.
Chandra memastikan, pendidikan menjadi salah satu prioritas kerjanya selama lima tahun kedepan.
"Jadi dalam kampanye saya, saya selalu katakan bahwa pendidikan itu yang utama karena ini berkaitan dengan peningkatan SDM untuk Depok lebih maju," pungkas Chandra.