Jalan Nusantara Batal Satu Arah, Dishub Depok: Tunggu Arahan BPTJ
"Tapi kami masih menunggu keputusan BPTJ selanjutnya. Terkait waktunya kami nggak tahu, menunggu arahan BPTJ," kata Ari Manggala.
Monitor Depok 
MONDE--Sistem Satu Arah (SSA) Jalan Nusantara Raya yang rencananya akan diberlakukan kembali terancam batal, lantaran hingga kini Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) tidak merekomendasikan SSA di jalan utama kawasan Depok Jaya tersebut.
Kabid Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok, Ari Manggala, membenarkan belum adanya rekomendasi dari BPTJ, sehingga ujicoba SSA Jalan Nusantara yang rencananya digelar pada 5 hingga 11 Agustus batal dilaksanakan.
Menurut Ari Manggala, alasan BPTJ tidak merekomendasikan SSA Jalan Nusantara, salah satunya karena masih ada penolakan dari masyarakat.
“Rencana ujicoba SSA Jalan Nusantara pada tanggal 5 Agustus dibatalkan, karena tidak mendapatkan rekomendasi dari BPTJ,” ujar Ari.
Meski begitu, infrastruktur dan rambu-rambu milik Dishub Depok sudah siap untuk mendukung SSA, termasuk dukungan dari pihak kepolisian.
"Hanya rekomendasi dari BPTJ saja. Tapi kami masih menunggu keputusan BPTJ selanjutnya. Terkait waktunya kami nggak tahu, menunggu arahan BPTJ," kata Ari Manggala.
Sebelumnya Monde memberitakan, Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Depok, Mohammad Hafid Nasir, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Depok agar mempertimbangkan pemberlakukan SSA Jalan Nusantara Raya.
"Kami khawatir jika diberlakukan kembali SSA, ruas Jalan Nusantara malah semakin crowded atau penuh sesak kendaraan, termasuk di sejumlah persimpangan jalan tersebut," kata Hafid Nasir, Kamis (3/8/2023).
Penyebabnya, lanjut Hafid Nasir, karena pengendara mobil dan motor dari arah Jalan Pitara dan Jalan Raya Sawangan tidak bisa lagi langsung melintasi Jalan Nusantara.
Lantaran itu Hafid Nasir meminta Pemkot Depok agar mempertimbangkan rencana pemberlakuan kembali sistem satu arah di Jalan Nusantara. "Sebaiknya dipertimbangkan," ucapnya tegas.
Hal lain yang patut dipertimbangkan yaitu banyaknya sekolah di jalur tersebut. Ini akan merepotkan para orangtua saat mengantar anaknya ke sekolah, terlebih harus berputar terlebih dahulu ke Jalan Melati, Jalan Mawar, atau Jalan Irian Jaya.
"Kasihan para orangtua, semakin repot. Mereka akan menempuh waktu lebih lama. Mereka pun akan terjebak kemacetan parah di beberapa pertigaan jalan, dan antrian mobil akan memanjang di Jalan Nusantara," papar Hafid.
Dikatakannya pula, jika pengendara mobil atau motor menggunakan jalan-jalan di dalam Perumnas Depok Jaya-- yang belum memiliki pedestrian--dikhawatirkan akan terjadi kecelakaan, karena banyak warga dan anak-anak di pemukiman tersebut yang berjalan kaki menuju sekolahnya di Jalan Nusantara.
Menurut Hafid Nasir, di hari libur, Sabtu dan Minggu, antrian kendaraan di Jalan Nusantara sangat panjang, terutama yang menuju Pitara.
Mengularnya kendaraan lantaran belum adanya pelebaran jalan di Simpang Sengon, baru tahap pembebasan lahan saja pada akhir 2022 lalu.
"Jika sudah dilebarin tentunya akan mengurai kemacetan dari Jalan Nusantara menuju Pitara, dan tidak terjadi bottleneck (kemacetan) yaitu penyempitan jalan menuju Jalan Pitara atau Sandra," katanya.
“Menurut kami, solusinya bukan dengan sistem satu arah, tapi persoalan bottleneck di Sandra yang harus diselesaikan,” jelas Hafid.
Dia pun mengingatkan Pemkot Depok agar memperhatikan nasib para pedagang dan pengusaha yang mengais rejeki di sepanjang Jalan Nusantara.
"Jangan gara-gara SSA para pedagang di jalur itu terkena imbasnya. Semoga yang saya sampaikan ini akan mendorong seluruh stakeholders atau pengambil kebijakan untuk mempertimbangkan diberlakukannya kembali SSA,” demikian Hafid Nasir.(md)
